DEMOKRAT: Gunakan Yusril, Gerombolan Moeldoko Cari Pembenaran ke Mahkamah Agung

23 September 2021, 2:57 AM
133 Views
Didik Mukrianto, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat
Didik Mukrianto, Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat

Jakarta – Setelah Menkumham menolak mengesahkan Kongres Luas Biasa (KLB) di Deli Serdang, yang dianggap tidak memenuhi syarat (31/3), Pihak Moeldoko terus melakukan upaya hukum. Tidak puas dengan Dua Gugatan di Pengadilan TUN Jakarta, kini Pro Moeldoko juga mengajukan Uji Materiil (Judicial Review) di Mahkamah Agung (MA).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto menegaskan, “Dengan menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara, Gerombolan Moeldoko sedang mencari pembenaran ke MA agar dapat melegalkan ‘begal politik’ yang mereka lakukan”

Ia menilai, uji materil yang dimasukan oleh mantan Kader (pro Moeldoko) tersebut masih saja mempermasalahkan SK Menkumham atas pengesahan AD/ ART Partai Demokrat yang dikeluarkan pada Mei 2020. Menurutnya upaya tersebut sengaja mereka lakukan hanya untuk mencari pembenaran atas terselenggaranya KLB illegal dengan peserta abal-abal bulan Maret 2021 lalu.

“Kongres Partai Demokrat 2020 sudah sesuai aturan dan demokratis. Tidak mungkin lagi diperdebatkan Konstitusionalitasnya. SK Menterinya juga sudah dikeluarkan lebih dari 1 tahun yang lalu. ‘Akrobat Hukum’ apalagi yang mereka mau pertontonkan ke publik?”, ungkap Didik, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Didik juga menjelaskan Menkumham mempunyai Tim Pengkaji Hukum yang kuat dan Prosedur berlapis dalam memeriksa keabsahan serta sinkronisasi peraturan perundangan undangan, sebelum Menteri mengeluarkan sebuah Surat Keputusan.

“Permohonan Judicial Review ini bisa dianggap sebagai upaya ‘begal politik’ dengan modus memutar balikan fakta hukum, namun kami yakin Mahkamah Agung akan menangani perkara ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya ’,” tegas Didik.

Ia juga meyakini para Hakim Agung mempunyai integritas dan profesionalisme yang baik.

“Sekali lagi, ini bukan masalah internal Partai, ini adalah upaya paksa untuk merobek Demokrasi dan kepastian hukum di Negeri Kita”, tutup Didik.

Sebagaimana diketahui permohonan Hak Uji Materil (HUM) oleh Mantan Kader Demokrat telah dicantumkan pada laman resmi Mahkamah Agung RI dengan Nomor Perkara 39 P/HUM/2021 dengan Pemohon Muh. Isnaini Widodo dan Termohon Menkumham RI. (w2n)

Baca Juga

May 26, 2022

Terbaru, Jadwal dan Tahapan Pemilu 2024 Rancangan KPU

JAKARTA, LunpiaJatengNews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) memaparkan data terbaru menyangkut rancangan tahapan dan jadwal Pemilu 2024. Linimasa tahapan itu dipaparkan dalam rapat KPU dengan...

April 23, 2022

Hadiri Pelantikan, Ketua NU & Ketua Muhammadiyah Jatim Kompak Doakan AHY & Demokrat

LunpiaJatengNews.com- Ketua PW NU Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, di depan ratusan pengurus dan tamu undangan pelantikan Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Timur, mendoakan agar Ketua Umum...

March 24, 2022

The Ultimate Guide To Online Dating

The app Hornet, which caters to the gay male community, has seen a 30-percent increase in social feed engagement since social distancing measures began in mid-March, according to CEO Christof Wittig....

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Newsletter

Langganan Newsletter

Recent News