Gugatan KSP Moeldoko Tidak Punya Legal Standing, Demokrat: Hukum Itu Akal Sehat

21 Oktober 2021, 2:24 PM
104 Views
Bambang Wijayanto, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat
Bambang Wijayanto, Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat

LunpiaJatengNews.com, Jakarta; Kuasa hukum DPP Partai Demokrat, Bambang Widjojanto, menyebut pokok gugatan pihak Kongres Luar Biasa (KLB) illegal Deli Serdang yang dipimpin KSP Moeldoko tidak memiliki legal standing. Hal ini disampaikan usai sidang lanjutan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, Kamis (21/10) siang,

Bambang menjelaskan bahwa Pihak Penggugat tidak bisa berkilah terlambat mengetahui perubahan AD/ART dan perubahan struktur kepengurusan Partai Demokrat (PD). Karena Partai Demokrat sudah menyampaikan perubahan tersebut kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, KPU, Menteri Dalam Negeri dan Percetakan negara. Bahkan, perubahan tersebut sudah diunggah di website resmi PD.

“Ketika Pihak Penggugat sebelumnya tidak protes atas perubahan itu, apakah dia sekarang masih punya legal standing (untuk mengajukan gugatan ke pengadilan)?” tanya Bambang.

Bambang juga menyoroti UU No 2 Tahun 2011 tentang Parpol, Pasal 23 dan penjelasannya, yang menegaskan bahwa jika ada sengketa maka harus diselesaikan dengan mekanisme internal. Bambang kemudian melandaskan argumennya berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, yang mensyaratkan kalau ingin mempersoalkan sebuah keputusan dari pejabat administrasi negara, maka terlebih dahulu mengajukan keberatan.

“Hukum itu akal sehat. Kalau merasa dirugikan harusnya ada banyak mekanisme yang bisa ditempuh. Sehingga kita dengan akal sehat bertanya, apakah Anda ini ingin menggunakan haknya atau sedang mencari-cari alasan untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi organisasi partai agar partai ini tidak bisa ikut dalam pemilihan. Apakah orang seperti ini masih layak gugatannya diperiksa?” tegas Bambang.

Bambang menduga gugatan kelompok KLB Deli Serdang terhadap AD/ART Partai Demokrat ke PTUN hanya siasat untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi Partai Demokrat.

“Dengan akal sehat kita bertanya, apakah gugatan ini benar hanya sebatas menggunakan haknya atau sedang mencari-cari alasan untuk mendekonstruksi dan mendelegitimasi organisasi partai agar partai ini tidak bisa ikut dalam pemilihan,” tegas Bambang.

Lebih lanjut, Bambang menyebut gugatan tersebut bisa mengganggu demokratisasi yang sedang berjalan apabila terus berlanjut.

“Jika ini dibiarkan terus menerus, ini akan mengganggu seluruh proses demokratisasi yang berjalan. Jadi keputusan ini bisa menunjukkan apakah pengadilan berpihak pada proses demokratisasi yang sedang berlangsung dan dikonsolidasikan,” pungkasnya.

Baca Juga

September 1, 2022

LatinEuro fue pionero en las citas internacionales para el 1980 y today Reafirma el derecho a tener una cita fuera de el camino

La Scoop: LatinEuro es en realidad mundial sitio de citas dónde solteros en Europa y Latinoamérica América descubrir entre sí sin tener ningún dolor de cabeza. La plataforma proporciona...

Agustus 18, 2022

Momentum 77 Tahun Kemerdekaan RI, AHY Ajak Rawat Persatuan, Demokrasi & Kebangkitan Ekonomi

LunpiaJatengNews.com, Jakarta- Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi Annisa Larasati Pohan mengikuti Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi secara virtual, Rabu...

Agustus 10, 2022

Kader Demokrat Wonogiri Ramai-ramai Mendoakan AHY di Hari Ulang Tahunnya

LunpiaJatengNews.com – Hari ini, 10 Agustus 2022 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merayakan ulang tahunnya. Pria berbadan tegap nan rupawan itu genap berusia 44 tahun....

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Newsletter

Langganan Newsletter

Recent News