LunpiaJatengNews, Jakarta – Kepala Bakomstra (Badan Komunikasi Strategis) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra membeberkan sejumlah hal dalam konferensi pers, Minggu, 03 Oktober 2021, di Auditorium DPP Partai Demokrat.
Dalam keterangannya, Herzaky mengungkapkan bahwa DPP Partai Demokrat mendapatkan banyak laporan dari sejumlah pihak tentang ulah KSP Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril Ihza Mahendra bukan hanya terhadap kader Partai Demokrat, tetapi juga kepada Rakyat Indonesia, akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan.
“Mereka melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik. Hanya karena Jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena Profesor Hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Kami katakan tegas: Rakyat Indonesia Tidak Bodoh. Kader Demokrat Tidak Bodoh. Kami Semua Tidak Bodoh. #LawanUpayaPembodohan” Tegas Herzaky.
Dia menambahkan bahwa segenap kader Partai Demokrat se Indonesia perlu melakukan perlawanan terhadap para pembegal partai yang dengan seenaknya menggunakan Pangkat, Jabatan, dan Gelar Akademiknya, untuk membodohi publik.
Sehari sebelumnya, Kubu KSP Moeldoko Ayu Paleretin mantan ketua DPC Kabupaten Tegal dan sejumlah rekannya melakukan konferensi pers yang diduga dilakukan di Rumah Dinas Angkatan Darat. Dalam Konferensi Pers nya, Ayu mengelak bahwa ia akan dan rekan-rekannya itu membayar mahal Yusril Ihza Mahendra untuk mengajuka Judicial Riview di Mahkamah Agung.
“Kemarin, Proxy KSP Moeldoko bernama Hasyim dan Ayu melakukan konpers. Konpers yang telah dirapatkan malam sebelumnya di Jalan Lembang. Sebuah Rumah Dinas milik Angkatan Darat yang masih dikuasai oleh KSP Moeldoko” tambahnya.
Menurut Herzaky, apa yang dilakukan Ayu dan kawan-kawannya itu sangatlah tidak etis dan mengotori tempat yang suci dan netral.
“Darah prajurit itu loyal dan setia. Sedangkan pengkhianatan dan pemberontakan, tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit” tambah Herzaky.
Herzaky juga menegaskan bahwa tidak ada kepengurusan ganda di DPP Partai Demokrat dan hanya ada satu yang sah diakui oleh pemerintah. (w2n)
